Konsep
keuangan berbasis syariah Islam (Islamic finance) dewasa ini telah tumbuh
secara pesat, diterima secara universal dan diadopsi tidak hanya oleh
negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah saja, melainkan juga oleh berbagai
negara di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Hal tersebut ditandai dengan
didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai
instrumen keuangan berbasis syariah. Selain itu, juga telah dibentuk lembaga
internasional untuk merumuskan infrastruktur sistem keuangan Islam dan standar
instrumen keuangan Islam, serta didirikannya lembaga rating Islam. Beberapa
prinsip pokok dalam transaksi keuangan sesuai syariah antara lain berupa
penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil atau profit
sharing, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir.
Salah satu
bentuk instrumen keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan baik oleh
korporasi maupun negara adalah sukuk. Di beberapa negara, sukuk telah menjadi
instrumen pembiayaan anggaran negara yang penting. Pada saat ini, beberapa
negara telah menjadi regular issuer dari sukuk, misalnya Malaysia, Bahrain,
Brunei Darussalam, Uni Emirate Arab, Qatar, Pakistan, dan State of Saxony
Anhalt – Jerman. Penerbitan sovereign sukuk biasanya ditujukan untuk keperluan
pembiayaan negara secara umum (general funding) atau untuk pembiayaan
proyek-proyek tertentu, misalnya pembangunan bendungan, unit pembangkit
listrik, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, dan jalan tol. Selain itu, sukuk
juga dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan cash-mismatch, yaitu dengan menggunakan
sukuk dengan jangka waktu pendek (Islamic Treasury Bills) yang juga dapat
digunakan sebagai instrumen pasar uang.
Apa itu sukuk?
Istilah
sukuk berasal dari bentuk jamak dari bahasa Arab ‘sak’ atau sertifikat. Secara
singkat The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial
Institutions (AAOIFI) mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama
yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu asset, hak
manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi
tertentu. Sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional, dengan
perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil
sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (underlying
transaction) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk,
dan adanya aqad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan
prinsip-prinsip syariah. Selain itu, sukuk juga harus distruktur secara syariah
agar instrumen keuangan ini aman dan terbebas dari riba, gharar dan maysir.
Tujuan Penerbitan Sukuk Negara
(SBSN)
-
memperluas
basis sumber pembiayaan anggaran negara;
- mendorong
pengembangan pasar keuangan syariah;
- menciptakan
benchmark di pasar keuangan syariah;
- diversifikasi
basis investor;
- mengembangkan
alternatif instrumen investasi;
- mengoptimalkan
pemanfaatan Barang Milik Negara; dan
- memanfaatkan
dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem
perbankan konvensional
Karakteristik
Sukuk
-
merupakan
bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (beneficial title);
-
pendapatan
berupa imbalan (kupon), marjin, dan bagi hasil, sesuai jenis aqad yang
digunakan ;
- terbebas
dari unsur riba, gharar dan maysir;
- penerbitannya
melalui special purpose vehicle (SPV);
- memerlukan
underlying asset.
- penggunaan
proceeds harus sesuai prinsip syariah.
Kelebihan
berinvestasi dalam Sukuk Negara, khususnya untuk struktur Ijarah.
-
Memberikan
penghasilan berupa Imbalan atau nisbah bagi hasil yang kompetitif dibandingkan
dengan instrumen keuangan lain.
- Pembayaran
Imbalan dan Nilai Nominal sampai dengan sukuk jatuh
tempo dijamin oleh Pemerintah.
- Dapat
diperjual-belikan di pasar sekunder.
- Memungkinkan
diperolehnya tambahan penghasilan berupa margin (capital gain).
- Aman dan
terbebas dari riba (usury), gharar (uncertainty), dan maysir (gambling).
- Berinvestasi
sambil mengikuti dan melaksanakan syariah.
Jenis-Jenis
Sukuk
Berbagai
jenis struktur sukuk yang dikenal secara internasional dan telah mendapatkan
endorsement dari The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial
Institutions (AAOIFI) antara lain:
-
Sukuk
Ijarah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Ijarah di
mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan
hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode
yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
Sukuk Ijarah dibedakan menjadi Ijarah Al Muntahiya Bittamliek (Sale and Lease
Back) dan Ijarah Headlease and Sublease.
- Sukuk Mudharabah,
yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Mudharabah di
mana satu pihak menyediakan modal (rab al-maal) dan pihak lain menyediakan
tenaga dan keahlian (mudharib), keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi
berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul
akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal.
- Sukuk
Musyarakah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad
Musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk
membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai
kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama
sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.
- Istisna’,
yaitu Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Istisna’ di mana
para pihak menyepakati jual-beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang.
Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang/proyek ditentukan
terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.
Di dalam
negeri sendiri, pasar keuangan syariah, termasuk pasar sukuk juga tumbuh secara
cepat, meskipun proporsinya dibandingkan pasar konvensional masih relatif
sangat kecil. Untuk keperluan pengembangan basis sumber pembiayaan anggaran negara
dan dalam rangka pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri, Pemerintah
telah menyusun RUU tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). UU SBSN
tersebut akan menjadi legal basis bagi penerbitan dan pengelolaan Sukuk Negara
atau SBSN.
Sumber : Direktorat
Jenderal Pengelolaan Utang – Depkeu